Policy Brief: Attracting FDI Post COVID-19 by Simplifying Indonesia’s Regulatory Framework
Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca COVID-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia
This policy brief was published by The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) on 20 May 2020.
Arianto Patunru (ANU) and Andree Surianta (CIPS)
Background
The COVID-19 pandemic began as a public health crisis but has developed into one of the greatest challenges for international trade and investment in history. The need to restrict public interaction conflicts with the need for interconnectedness, the latter of which is integral to global value chains (GVCs). With international trade predicted to contract by 13%–32% in 2020 due to the pandemic, corporations have less cash to invest in new ventures or to expand facilities. Consequently, foreign direct investment (FDI) is predicted to decline by as much as 40%, depending on how long the outbreak lasts.Compared with its neighbours, Indonesia is seen as unattractive to foreign investors. Although its ranking in the World Bank’s ease of doing business index has improved significantly since 2014, Indonesia has been unable to catch up with most of its peers.
The full policy brief can be accessed on the CIPS website https://cutt.ly/cips-pb4 .
Policy Brief: Mitigating Food Supply Chain Disruptions amid COVID-19
Policy brief on the food suply chain amid COVID-19, published by the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) on 14 May 2020
Arianto Patunru (ANU), Galuh Octania (CIPS) and Pingkan Audrine (CIPS)
Background
The COVID-19 outbreak has ushered in an unprecedented level of social restrictions across the world. As nations seek to contain the outbreak, governments face the difficult task of balancing physical distancing measures with food security issues. International organisations such as the Food and Agriculture Organization (FAO) have emphasised the need for countries to keep trade routes open and supply chains functional while containment measures are implemented.
To slow the transmission of the virus, the Indonesian government has implemented the Large Scale Social Restrictions program, which limits activities and the movement of goods. At the same time, the government’s COVID-19 task force has reaffirmed its commitment to ensuring unimpeded logistics for basic needs (including food), as industry stakeholders continue to express concerns about increasing operational and distribution restrictions.
The full policy brief can be accessed on the CIPS website https://cutt.ly/cipspb3 .
Policy Brief on the Indonesian manufacturing industry, focused on the decrease in Indonesia’s Purchasing Managers’ Index (PMI), submitted to the Indonesian minister of industry, Agus Kartasasmita, on 5 May 2020.
COVID-19 dan Anjloknya Indeks PMI Indonesia
URAIAN SINGKAT UNTUK MENTERI PERINDUSTRIAN, REPUBLIK INDONESIA*
Arianto A. Patunru dan I Made Krisna Gupta, Indonesia Project, ANU
Latar Belakang
IHS Markit, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang informasi bisnis dan pemasaran global baru saja menerbitkan indeks PMI mereka yang terbaru (edisi awal Mei 2020). Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index) dirilis setiap awal bulan oleh IHS Markit berdasarkan survei mereka terhadap manajer dan eksekutif dari sekitar 400 perusahaan di setiapnegara(terdapat 40 negara yang disurvei oleh IHS Markit, termasuk Indonesia). Indeks PMI meliputi bidang manufaktur, jasa, konstruksi, serta keseluruhan ekonomi. Yang banyak diliput media serta menjadi perhatian dari pengambil kebijakan adalah Indeks PMI Manufaktur. Dalam rilis terbarunya, Indeks PMI Manufaktur Indonesia turun signifikan dari 45.3 pada bulan Maret 2020 menjadi 27.5 pada bulan April 2020. Posisi ini adalah yang terendah sejak Indeks PMI diperkenalkan tahun 2011. Menurut analisis IHS Markit, anjloknya Indeks PMI Manufaktur Indonesia disebabkan oleh jatuhnya produksi dan permintaan sebagai akibat krisis COVID-19. Untuk mencegah penyebaran pandemi, Indonesia, sebagaimana halnya negara-negara lain melakukan kebijakan pengetatan dan pembatasan pergerakan manusia. Hal ini berimbas kepada penutupan pabrik dan penurunan output serta permintaan baru.
Download the Policy Brief (in Indonesian language)
Atas permintaan staf Kemenperin, 5 Mei 2020, sehubungan dengan rilis IHS Markit yang menunjukkan posisi Indonesia terbawah di ASEAN.
Policy brief on food security, focused on agricultural policies during the COVID-19 pandemic. This brief was submitted to the Indonesian minister of agriculture, Syahrul Yasin Limpo, on 5 May 2020.
COVID-19 dan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi
URAIAN SINGKAT UNTUK MENTERI PERTANIAN, REPUBLIK INDONESIA
Arianto Patunru, Indonesia Project, ANU
Latar Belakang
Indonesia, seperti hampir semua negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Berbeda dengan dua krisis terakhir yang dialami Indonesia (Krisis Keuangan Asia dan Krisis Keuangan Global), krisis kali ini dimulai dari sektor kesehatan yang menjalar ke sektor ekonomi. Dengan demikian aliran dampaknya juga berbeda, yaitu dimulai dengan anjloknya penawaran agregat, yang lalu menyeret jatuh permintaan agregat.
Sebagai akibatnya,produksi, termasuk di sektor pertanian, jatuh, dan upah riil petani juga jatuh. Perlu diperhatikan bahwa turunnya permintaan di sektor makanan (terutama makanan pokok) mungkin tidak akan sebesar penurunan di sektor lain, namun tetap diperlukan koordinasi untuk memastikan bahwa logistik rantai makanan tetap jalan.
Dalam kerangka lebih luas dan lebih berjangka panjang, sangat penting memprioritaskan isu ketahanan pangan. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang cepat, terpadu, dan meliputi kebijakan yang ‘tidak-konvensional’.
Jumlah makanan di dunia masih memadai. Namun persebarannya tidak merata. Proteksionisme akan menyebabkan rusaknya banyak bahan makanan yang tidak tersalurkan, dan kurangnya akses masyarakat di tempat yang defisit, terhadap makanan dengan harga terjangkau.
Download the policy brief (in Indonesian language)
